Greenpeace Bertahan Hingga 26 November di Pelalawan
Rabu, 18 November 2009 11:31 WIB | Warta Bumi | Masalah Lingkungan | Dibaca 1028 kali
Greenpeace Bertahan Hingga 26 November di Pelalawan
Aktivis Greenpeace/ilustrasi (ANTARA/Ardiles Rante)
Pekanbaru (ANTARA News) - Kapolres Pelalawan AKBP Ari Rachman menyatakan, aktivis Greenpeace bertahan di Kamp Perlindungan Iklim di lahan gambut Semenanjung Kampar, Pelalawan, Riau, hingga 26 November 2009.
"Kita telah mengambil kesepakatan dengan para aktivis Greenpeace bahwa mereka bertahan di Semenanjung Kampar hingga 26 November," kata Ari Rahman melalui sambungan telepon dari Pekanbaru, Rabu.
Dia menjelaskan, kesepakatan itu diambil melalui dialog dengan para aktivis penggiat lingkungan itu pada akhir pekan lalu (13/11) ketika puluhan warga mendatangi Desa Teluk Meranti melakukan demonstrasi menolak keberadaan organisasi itu.
Semula Greenpeace, kata Ari, meminta tetap bertahan hingga pekan kedua Desember 2009 atau ketika Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di Kopenhagen, Denmark digelar.
Namun melihat kondisi fakta di lapangan serta terjadi pro dan kontra warga Teluk Meranti terkait keberadaan organisasi lingkungan yang membangun kamp di tepi Sungai Kampar itu, akhirnya disepakati pekan keempat November merupakan batas waktu akhir.
"Tapi itu pun dengan catatan, jika sebelum 26 November terjadi keributan maka kita mohon maaf karena harus mengevakuasi mereka," tegasnya.
Sebelumnya, puluhan aktivis Greenpeace menyegel alat berat milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) sebagai bentuk protes penebangan hutan alam dari program konversi lahan gambut menjadi hutan akasia yang dilakukan perusahaan.
Akibat peristiwa itu, Polisi menetapkan 21 orang aktivis warga negara Indonesia sebagai tersangka dan sebanyak 11 orang aktivis Greenpeace berkewarganegaraan asing telah dideportasi pihak imigrasi setempat karena melakukan penyalahgunaan visa kunjungan.
Polisi juga kembali memeriksa empat aktivis dan jurnalis asing yang sedang melakukan kegiatan peliputan kerusakan hutan alam Semenanjung Kampar yang keempatnya direncanakan dideportasi oleh Imigrasi Pekanbaru pada hari Rabu, (18/11). (*)
COPYRIGHT © 2009
Minggu, 22 November 2009
SKANDAL CENTURY Update !!
Aktivis 98 Desak Presiden Bongkar Skandal Century
Copied from Kompas.com, Minggu, 22 November 2009 | 13:09 WIB
JAKARTA,KOMPAS.com - Kisruh KPK dan Polri yang diduga berakar dari kasus Bank Century rupanya membuat gusar para mantan aktivis reformasi era 1998. Di gedung KPK, Minggu (22/11) siang, para aktivis yang kini tergabung dalam Indonesia Crisis Center (ICC), menggelar deklarasi bertajuk "Pengkhianatan Reformasi" untuk menuntut keseriusan pemerintah agar segera membongkar skandal Bank Century.
Mereka menilai tidak tegasnya sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemberantasan korupsi terutama skandal Bank Century jelas-jelas merupakan sebuah pengkhianatan terhadap reformasi.
"Kami menyayangkan sikap SBY yang mengadu domba rakyat dengan tidak mengambil sikap tegas terhadap kasus Century. Presiden bilang bahwa jangan pernah memaksa. Tapi hari ini, mohon maaf, kami memaksa Presiden untuk segera mengusut tuntas aliran dana Bank Century," kata salah satu mantan aktivis 98 Miksil Mina Munir.
Sikap serupa juga dinyatakan oleh Haris Rusly, mantan aktivis 98 dari Universitas Gajah Mada. Ia bahkan mensinyalisasi bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan penyalahgunaan wewenang secara sistematis dengan mengangkat Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Kedua orang ini, sebut Haris, merupakan tokoh-tokoh yang paling bertanggung jawab terhadap skandal Bank Century. "Mereka ini bilang kasus Century itu akibat dampak krisis global. Padahal Amerika Serikat yang terkena dampak lebih besar tidak begini. Obama serius berkonsultasi dengan parlemen untuk membenahi perbankan. Saya tidak melihat ada political will dari Presiden," ungkapnya.
Para mantan aktivis ini juga mengingatkan, revolusi besar-besaran bisa kembali terjadi seperti ketika tahun 1998, jika Presiden SBY tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak rakyat. "Kelihatannya Presiden tengah menguji kesabaran rakyatnya. Padahal itu berarti akan menggerus kepercayaan rakyat kepada pemerintahan sekarang ini," kata Miksil.
Copied from Kompas.com, Minggu, 22 November 2009 | 13:09 WIB
JAKARTA,KOMPAS.com - Kisruh KPK dan Polri yang diduga berakar dari kasus Bank Century rupanya membuat gusar para mantan aktivis reformasi era 1998. Di gedung KPK, Minggu (22/11) siang, para aktivis yang kini tergabung dalam Indonesia Crisis Center (ICC), menggelar deklarasi bertajuk "Pengkhianatan Reformasi" untuk menuntut keseriusan pemerintah agar segera membongkar skandal Bank Century.
Mereka menilai tidak tegasnya sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemberantasan korupsi terutama skandal Bank Century jelas-jelas merupakan sebuah pengkhianatan terhadap reformasi.
"Kami menyayangkan sikap SBY yang mengadu domba rakyat dengan tidak mengambil sikap tegas terhadap kasus Century. Presiden bilang bahwa jangan pernah memaksa. Tapi hari ini, mohon maaf, kami memaksa Presiden untuk segera mengusut tuntas aliran dana Bank Century," kata salah satu mantan aktivis 98 Miksil Mina Munir.
Sikap serupa juga dinyatakan oleh Haris Rusly, mantan aktivis 98 dari Universitas Gajah Mada. Ia bahkan mensinyalisasi bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan penyalahgunaan wewenang secara sistematis dengan mengangkat Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Kedua orang ini, sebut Haris, merupakan tokoh-tokoh yang paling bertanggung jawab terhadap skandal Bank Century. "Mereka ini bilang kasus Century itu akibat dampak krisis global. Padahal Amerika Serikat yang terkena dampak lebih besar tidak begini. Obama serius berkonsultasi dengan parlemen untuk membenahi perbankan. Saya tidak melihat ada political will dari Presiden," ungkapnya.
Para mantan aktivis ini juga mengingatkan, revolusi besar-besaran bisa kembali terjadi seperti ketika tahun 1998, jika Presiden SBY tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak rakyat. "Kelihatannya Presiden tengah menguji kesabaran rakyatnya. Padahal itu berarti akan menggerus kepercayaan rakyat kepada pemerintahan sekarang ini," kata Miksil.
Sabtu, 21 November 2009
LBH Pembela Riau
PADA HARI INI, JUMAT, 20 NOVEMBER 2009, TELAH BERDIRI LEMBAGA BANTUAN HUKUM "PEMBELA RIAU" YANG DIDIRIKAN UNTUK MENEGAKKAN SUPREMASI HUKUM DAN MENGEMBALIKAN HAKIKAT HUKUM PADA KEADILAN YANG SEADIL-ADILNYA.
BISMILLAHIRROHMANNIRROHIM.......
BISMILLAHIRROHMANNIRROHIM.......
Langganan:
Postingan (Atom)