Minggu, 22 November 2009

SKANDAL CENTURY Update !!

Aktivis 98 Desak Presiden Bongkar Skandal Century
Copied from Kompas.com, Minggu, 22 November 2009 | 13:09 WIB



JAKARTA,KOMPAS.com - Kisruh KPK dan Polri yang diduga berakar dari kasus Bank Century rupanya membuat gusar para mantan aktivis reformasi era 1998. Di gedung KPK, Minggu (22/11) siang, para aktivis yang kini tergabung dalam Indonesia Crisis Center (ICC), menggelar deklarasi bertajuk "Pengkhianatan Reformasi" untuk menuntut keseriusan pemerintah agar segera membongkar skandal Bank Century.

Mereka menilai tidak tegasnya sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemberantasan korupsi terutama skandal Bank Century jelas-jelas merupakan sebuah pengkhianatan terhadap reformasi.

"Kami menyayangkan sikap SBY yang mengadu domba rakyat dengan tidak mengambil sikap tegas terhadap kasus Century. Presiden bilang bahwa jangan pernah memaksa. Tapi hari ini, mohon maaf, kami memaksa Presiden untuk segera mengusut tuntas aliran dana Bank Century," kata salah satu mantan aktivis 98 Miksil Mina Munir.

Sikap serupa juga dinyatakan oleh Haris Rusly, mantan aktivis 98 dari Universitas Gajah Mada. Ia bahkan mensinyalisasi bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan penyalahgunaan wewenang secara sistematis dengan mengangkat Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kedua orang ini, sebut Haris, merupakan tokoh-tokoh yang paling bertanggung jawab terhadap skandal Bank Century. "Mereka ini bilang kasus Century itu akibat dampak krisis global. Padahal Amerika Serikat yang terkena dampak lebih besar tidak begini. Obama serius berkonsultasi dengan parlemen untuk membenahi perbankan. Saya tidak melihat ada political will dari Presiden," ungkapnya.

Para mantan aktivis ini juga mengingatkan, revolusi besar-besaran bisa kembali terjadi seperti ketika tahun 1998, jika Presiden SBY tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak rakyat. "Kelihatannya Presiden tengah menguji kesabaran rakyatnya. Padahal itu berarti akan menggerus kepercayaan rakyat kepada pemerintahan sekarang ini," kata Miksil.

Tidak ada komentar: